War on Terror: Kebijakan Luar Negeri Amerika Terhadap Terorisme

Latar Belakang

Permasalahan mengenai terorisme sudah menjadi sebuah isu yang paling sering dibahas di dunia internasional.Terorisme adalah sebuah aksi penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan.Kata terorisme sendiri diambil dari bahasa Latin yaitu terrere yang berarti “to frighten” atau untuk menakuti. Terorisme bergerak secara diam-diam dan acak. Bergerak atas dasar tujuan politik tertentu. Aksi terorisme juga bisa terkait dengan permasalahan agama dan ideologi, mereka yang terlibat dalam aksi terorisme biasanya merupakan orang-orang yang terlatih. Gerakan terorisme ini bisa dijadikan suatu alat untuk mengintimidasi suatu kebijakan pemerintah Negara.

Dampak dari terjadinya aksi terorisme adalah shock value yang bagi teroris dijadikan sebagai alat mendapatkan perhatian. Setidaknya ada beberapa motivasi yang akhirnya menarik seseorang untuk menjadi teroris. Pertama adalah motivasi dari keinginan pemikiran yang rasional. Motivasi ini membuat para teroris memikirkan mengenai (more…)

Penyadapan Australia Terhadap Pemerintah Indonesia

Latar Belakang

Australia telah menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Mengingat kondisi geografis kedua negara ini berdekatan mengakibatkan perlunya membangun interaksi atau hubungan demi kerukunan dan stabilitas kawasan. Secara terang KM Panikkar dalam buku The Principle and Practice of Diplomacy, mengatakan bahwa diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Untuk memenuhi kepentingan nasional tersebut negara perlu mengadakan kerjasama dengan negara lain.

Hubungan kerjasama negara dapat melibatkan dua negara atau lebih. Hubungan kerjasama negara Indonesia-Australia merupakan contoh dari hubungan dua negara yang disebut hubungan bilateral. Hubungan bilateral dapat berlangsung apabila kedua negara saling menghormati hak-haknya untuk melakukan berbagai kerjasama dalam (more…)

Perempuan Dalam Kaca Mata Hubungan Internasional “Hak Perempuan di Afrika”

(sumber gambar)

LATAR BELAKANG

Fenimisme dalam kajian Hubungan Internasional sebelumnya telah ada dan berkembang lebih dari tiga dekade. Seperti yang kita ketahui bahwa politik internasional secara tradisional hanya menetapkan fokus pada negara dan juga hubungan diplomatik antarnegara. Dengan pola pikir seperti inilah yang membuat sehingga perempuan tidak terlihat dan tidak dibicarakan dengan alasan bahwa karena tidak banyak perempuan bisa dan dapat menjadi pemimpin suatu negara. Dengan argumen seperti itu seakan-akan bahwa negara satu-satunya yang terpenting dalam hubungan internasional. Jika ada perempuan yang ikut serta dalam perpolitikan dunia internasional , maka tidak pernah keberadaannya dan keadaannya di anggap penting dalam memahami fenomena perpolitikan internasional.

Jalan yang panjang penuh perjuangan untuk menyuarakan hak-hak perempuan juga masih terus di lakukan hingga saat ini. Sudah sekian banyak penulis telah menulis tentang hak-hak perempuan di seluruh dunia , karena perempuan sesuai dengan adat yang dipegang atau di patuhi dalam suatu daerah selalu saja menduduki posisi paling bawah sehingga perempuan sama sekali tidak memiliki hak di atas laki-laki. Bahkan perempuan seringkali di (more…)

Haruskah Kami (Kaum Feminis Negara Bekas Jajahan) Cantik: Putih, Mancung, Tinggi dan Langsing? Melirik Pandangan Feminisme Poskolonial

unnamed

Permasalahan Awal

Wanita mana yang tak ingin di katakan cantik? Apalagi oleh orang yang tersayang. Kulit seputih porselin, hidung mancung, bibir merah merona serta tubuh yang langsing kini telah menjadi sebuah doktrin yang seolah-olah menjadi tolak ukur mutlak atas kecantikan seorang perempuan. Namun, jika diteliti lebih dalam lagi, sebenarnya tolak ukur kecantikan tersebut tidak hanya terdoktrin atau berlaku dikalangan kaum hawa saja, tidak sedikit kaum adam yang beranggapan bahwa perempuan cantik dengan kriteria di ataslah yang patut hukumnya diperjuangkan. Semakin berkembangnya jaman, makin kuat pula doktrin tersebut menjajah pola pikir manusia, doktrin yang semakin kuat ini pada akhirnya mempengaruhi sebagian besar manusia untuk merubah fisik pemberian Tuhan, demi mencapai tolak ukur kecantikan tersebut. Penggunaan serangkaian kosmetik dan perawatan wajah, mengkonsumsi berbagai obat pemutih dan pelangsing sampai dengan menjalani bedah wajah atau operasi dilakukan demi mencapai tolak ukur kecantikan, yang kerap dikait-kaitkan dengan kata feminisme, padahal jika dilihat dari pandangan hubungan internasional, “tolak ukur kecantikan” tersebut sesungguhnya hanyalah suatu kedok atas bentuk penjajahan berlanjut terhadap psikologi manusia, khususnya kaum feminisme poskolonial. (more…)

Pengaruh Kebijakan One China Policy Terhadap Kedudukan Taiwan dalam WTO

Hubungan antara Tiongkok dan Taiwan merupakan isu yang tidak akan pernah ada habisnya. Keduanya sama–sama mengakui kedaulatannya sendiri–sendiri. Secara historis, Taiwan memisahkan diri dari Tiongkok pada tahun 1949 ketika Tiongkok mendeklarasikan diri sebagai negara komunis. Oposisi yang menginginkan Tiongkok berbentuk nasionalis kemudian membentuk pemerintahan sendiri dengan menduduki Taiwan.

Kedua pemerintahan sama–sama mengakui diri sebagai People’s Republic of China, sehingga Tiongkok mengeluarkan kebijakan One China Policy sebagai bentuk upaya penyatuan kembali –reunifikasi. One China Policy merupakan sebuah kebijakan yang mengakui Tiongkok sebagai satu–satunya China, dengan pusat pemerintahan di Beijing.

Sejak tanggal 1 Januari 2002, Taiwan masuk dalam World Trade Organization (WTO). WTO tercatat memiliki 162 negara pada November 2015, termasuk Tiongkok dan Taiwan. Esai ini menganalisis bagaimana pengaruh One China Policy terhadap kedudukan Taiwan dalam WTO dan perekonomian dunia. (more…)

Resonansi Teror Rezim Otoriter Kim Jong Un

(sumber gambar)

PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

Setiap Negara tentunya pasti memiliki seorang pemimpin yang memimpin negaranya baik itu berstatus sebagai raja atau ratu maupun sebagai presiden. Dimana setiap dari pemimpin dari Negara tersebut, tentunya memiliki kedaulatannya sendiri untuk dapat mengatur negaranya masing-masing baik dari segi undang-undang negaranya maupun system pemerintahannya. Seperti halnya Korea Utara, yang negaranya dipimpin oleh seorang presiden bernama Kim Jong Un yang mulai menjabat sebagai presiden pada tahun 2012 setelah menggantikan masa jabatan sebelumnya yang dipimpin oleh ayahnya sendiri Kim Jong Il yang meninggal pada tahun 2011. Sebelum menjabat sebagai presiden, Kim Jong Un juga pernah menjabat sebagai wakil ketua komisi militer pusat Partai Buruh pada tahun 2010, komandan tertinggi angkatan bersenjata pada tahun 2011, ketua komisi pertahanan nasional pada April 2012 hingga pada akhirnya menjabat sebagaiMarsekal Republik Rakyat Korea pada Juli 2012 (http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/general_04e.htm)

Selama masa jabatannya, Kim Jong Un terkenal akan pemerintahan yang brutal karena pada tahun pertama pemerintahannya yang mampu mengeksekusi 70 pejabat tinggi sejak berkuasa pada tahun 2011 (Sandy, 2015: http://www.dream.co.id/news/rekor-kekejaman-kim-jong-un-kalahkan-ayahnya-150710s.html). Hal tersebut dapat dikatakan melampaui jumlah pejabat yang dieksekusi pada tahun pertama pemerintahan Kim Jong Il yang hanya berjumlah 10 orang. Bentuk kekejaman tersebut dapat dibuktikan dengan dieksekusinya pamannya sendiri yang dinilai orang paling berkuasa nomor 2 di Korea Jang Song Thaek pada tahun 2013 karena dianggap berkhianat. Selain terkenal karena kejam, pemerintahan Kim Jong Un juga terkenal akan kegiatannya dalam peluncuran rudal yang diklaim dapat melakukan serangan nuklir dengan kemampuan nuklir bertaraf tinggi. Akibat kegiatannya tersebut Korea Utara telah mendapatkan sanksi tegas oleh PBB karena uji coba nuklir yang telah dilakukan. Karena bentuk pemerintahan Kim Jong Un yang dinilai melanggar keamanan dunia inilah menjadi kajian yang menarik untuk dapat dipelajari lebih dalam, pemerintahan yang memiliki potensi dalam hal militer namun dimanfaatkan untuk hal negatif yang mampu mengganggu stabilitas keamanan dunia.

PEMBAHASAN

2.1       Definisi Rezim Otoriter

Secara sangat sederhana, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Rezim berupa tata pemerintah negara atau pemerintahan yang berkuasa. Stephen D. Krasner mendefinisikan Rezim sebagai seperangkat prinsip baik secara implisit atau eksplisit, norma-norma, aturan dan proses pengambilan keputusan oleh aktor-aktor yang bertemu dalam suatu area hubungan internasional (Krasner, 1983:2) sedangkan secara sederhananya Rezim merupakan aturan main (Djoko,2013). Maka Rezim Otoriter sendiri memiliki makna aturan main dalam pemerintahan otoriter. Di balik suatu rezim pasti terdapat sistem politik yang berlaku, dan keduanya saling mengikat. Begitupun juga Rezim Otoriter juga pasti terdapat Sistem Politk Otoriter dibaliknya.

Terdapat beberapa ciri Sistem Politik Otoriter menurut Theodore M. Vestal dalam bukunya yang berjudul A Post-Cold War African State, diantaranya

  1. Infrastruktur dan fasilitas pemerintahan dikendalikan secara terpusat, termasuk partai politik dan ormas yang ada adalah untuk menggerakkan tujuan pemerintah. Pemerintah memiliki kekuatan politik yang bersifat represif dan tidak dapat ditentang ataupun di ganggu gugat
  2. Suatu aturan datang dari satu orang diktator tersebut, keputusan bersifat kaku dan prosesnya tertutup dan ditentukan satu pihak, kekuatan politik tidak terbatas.
  3. Pemilihan pemimpin secara menyatakan diri dan ditunjuk langsung.
  4. Tidak ada jaminan kebebasan sipil dan toleransi golongan oposisi.
  5. Tidak ada kebebasan membuat organisasi, kelompok, maupun partai politik bagi masyarakat sebagai kontrol terhadap pemerintahan.
  6. Kestabilan politik dilakukan dengan kontrol penuh dukungan terhadap pihak militer untuk mempertahankan keamanan sistem dan kontrol terhadap masyarakat, penyerahan birokrasi terhadap pro-rezim, pihak internal mengendalikan oposisi, memaksa penaatan rezim dengan berbagai cara sosialisasi.

Berdasarkan poin-poin ciri Sistem Politik Otoriter di atas, Rezim Otoriter dijalankan berdasarkan Sistem Politik Otoriter yang ada.

2.2 Terbaginya Korea

Korea yang awalnya dijajah oleh negara Jepang dimana merupakan imbas dari perang Cina- Jepang pada tahun 1910. Hingga akhirnya pada tahun 1945 masa akhir Perang Dunia II Jepang berhasil dikalahkan pasukan sekutu.  Pemimpin negara sekutu yang dikenal dengan ‘The Big Three’ berkumul di Yalta, Soviet. Pertemuan itu dihadiri oleh Pesiden Amerika Serikat Franklin Delano Rooselvet, Presiden Soviet Joseph Stalin, dan Perdana Menteri Inggris Winston Churcil. Pertemuan di bulan Februari 1945 itu bertujuan untuk membahas secara cepat bagaimana melumpuhkan kekuatan Jerman dan Soviet yang ikut membantu pada perang wilayah timur.

Akhirnya Jerman kalah dari Soviet dan dilanjutkan dengan Konferensi Postdam.  Situasinya telah berbeda. Presiden Rooselvet yang telah meninggal digantikan oleh wakilnya, Harry S. Truman. Inggris digantikan oleh Clement Richard Attlee. Serta Soviet yang masih dipimpin oleh Josef Stalin. Dalam Konferensi tersebut selain membahas tentang keputusan membagi Jerman menjadi empat zona bagian, juga menyerukan kepada Jepang agar menyerah tanpa sayarat kepada sekutu dengan ancaman serangan besar–besaran jika tidak menyutujuinya. Namun, Jepang tetap tidak ingin kalah.

Peperangan Jepang dan sekutu dimulai. Yang akhirnya menyebabkan kekalahan Jepang karena Amerika yang menjatuhka bom atom pada tangga 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan dilanjutkan tiga hari setelahny di kota Nagasaki. Jepang secara resmi menyatakan kalah pada tanggal 2 September 1945 kepada sekutu dan meninggalkan Korea.

Amerika Serikat dan Soviet mengadakan perwalian kepada Korea yang baru saja terbebas penjajahan.  Pada Korea, Presiden Rooselvet dan Stalin berunding dan sepakat untuk membangun garis demarkasi 38 derajat lintang utara untuk membagi wilayah. Amerika menduduki wilayah Korea bagian Selatan, sedangkan Uni Soviet menduduki wilayah Korea bagian Utara.

Dari sudut pandang bagaimana suatu negara memiliki suatu keinginan untuk memanfaatkan negara lain sebgai suatu pertahanan negara, dapat dilihat dari bagaimana Amerika Serikat dan Soviet tidak ingin menyatukan kedua bagian Korea dikarenakan masing – masing negara memiliki kepentingan mereka masing – masing. Keaman nsaional negara Amerika Serikat dan Uni Sovietlah yang menjadikan alasan kependudukannya. Soviet ingin menguasai Korea karena letaknya yang bertetanggaan, yang dapat digunakan sebagai benteng pertahananya. Diawali dengan pemberian status kewarganegaraan diberikan kepada rakyat Korea yang menjadi imigran di Siberia, Soviet kemudian menyebarkan paham komunisnya. Amerika serikat yang tidak ingin Korea jatuh pada paham komunis, tidak tinggal diam dan membendung gerakan Soviet.

2.3       Korea Utara dan Korea Selatan Beserta Sekutunya

Rakyat Korea yang terbagi oleh garis demarkasi 38 derajat lintang utara, ingin menyatukan kedua wilayah. Namun, karena bedanya ideologi yang dianut masing – masing wilayah, mengakibatkan kedua negara tersebut berjuang dengan caranya masing –masing yang berujung pada Perang Korea di tahun 1950 – 1953.

Amerika dan Soviet membentuk Komisi Bersama (KB) untuk meredam bentrok antara dua wilayah. Tetapi rakyat Korea yang telah lama menginginkan kebebasan dari penjajah, melaksanakan aksi pemberontakan dari pihak yang menentang perwalian. Terlihat bahwa Amerika dan Soviet seakan setengah hati dalam membantu menyatukan kedua wilayah tersebut. Sampai akhirnya terjadi peperangan lagi yang dilakukan antara kedua pihak. Pihak Korea Utara dan Korea Selatan.

Perang saudara itu dimulai dari keinginan Korea Utara untuk mempersatukan kedua Korea tersebut. Atas dasar perbedaan ideologi, maka Korea Utara menyerang Korea Selatan. Banyak negara yang terlibat pada perang Korea. Pasukan PBB yang menjadi koalisi Korea Selatan, terdiri atas pasukan negara Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan beberapa negara lain. Amerika serikat sebagai pengendali pergerakan tersebut. Sedangkan Korea Utara berkoalisi dengan Soviet dan Cina.

Pada tanggal 10 Juli 1953 dilaksanakan perundingan gencatan senjata di Kaesong. Negara – negara yang terlibat dalam konflik tersebut merasa tidak ada gunanya untuk melanjutkan perang. Dalam perjanjian tersebut berisi tentang operasi militer tetap berlangsung sampai perjanjian gencatan senjata tersebut di tanda tangani kedua belah pihak. Sampai pada tanggal 27 Juli 1953, Amerika Serikat, Cina dan Korea Utara menanda tangani persetujuan gencatan senjata. Sedangkan Korea Selatan yang saat itu dipimpin oleh Rhee masih belum mau menandatangani perjanjian ini, ia berjanji akan menghormati perjanjian tersebut.

Hingga saat kini, hubungan kedua negara tersebut semakin memanas. Korea Utara berhasil merekayasa rudal yang terus menerus berlangsung, seperti rudal balistik dengan jangkauan antar-benua. Pengembangan rudal di Korea Utara mencemaskan negara–negara lain seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat. Karena hal tersebut dapat mengganggu kedaulatan negara mereka.

Korea Utara telah sepakat dalam perjanjian NPT (Non-Proliferasi Nuklir) dengan IAEA (Badan Negara Atom Internasional) pada Januari 1992. Telah enam kali badan tersebut mencurigai adanya pengembangan nuklir rahasia dan benar adanya.  Akhirnya pada tahun 1993 Korea Utara menyatakan mundur dari kesepakatan perjanjian NPT. Hal itu menyebabkan dilakukan negosiasi secara terus menerus yang mengalami kebuntuan. Pada tahun 1994 terjadi krisis nuklir yang hampir menyebabkan perang. Amerika Serikat turun tangan, mencoba membujuk Korea Utara yang menghasilkan perjanjian Jenewa. Akhirnya perjanjian itu disepakati oleh kedua belah pihak yang meminta Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya. Dengan imbalan berupa Korea Utara diberikan minyak solar dan reaktor air ringan untuk mengatasi masalah energinya. Namun, sayangnya Korea Utara ternyata masih melaksanakan program nuklirnya secara rahasia. Korea Utara menuding Amerika Serikat sudah melanggar Perjanjian Jenewa dengan menunda pemasokan reaktor air. Pengakuan tersebut membuat Amerika Serikat gerah sehingga menuduh Korea Utara telah melanggar perjanjian tersebut yang menghasilkan krisis nuklir kedua.

Krisis nuklir kedua ini membentuk pertemuan enam negara yaitu; Amerika Serikat, Rusia, Cina, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara yang disebut Pertemuan Segi Enam. Setalah setahun Pertemuan Segi Enam tidak membuahkan hasil, sehingga akhirnya diadakan pertemuan keempat pada Juli 2005.

Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklirnya untuk yang ketiga kalinya. Uji coba nuklir yang pertama dilakukan pada bulan Juli 2006. Dewan Keamanan PBB bereaksi dengan mengumpulkan anggotanya untuk segera melakukan pertemuan. Sementara itu Kementrian Luar Negeri Korea Utara berkata bahwa alasan mereka melakukan uji coba nuklir adalah untuk memperkuat pertahanannya. Korea Utara terus melaksanakan uji coba nuklir yang kedua pada tahun 2009 yang menimbulkan ledakan dahsyat dan gempa. Lembaga internsional kembali mengutuk aksi itu.

Uji coba nuklir yang ketiga kembali dilakukan, pada selasa, 12 Februari 2013 yang dikecam oleh Dewan Keamanan PBB karena dianggap telah melanggar serangkaian resolusi. Uji coba Nuklir ketiga diduga disebabkan oleh reaksi dari Pyongyang akibat dilaksanakan latihan militer bersama yang dilakukan Amerika Serikat dan Korea Selatan pada awal Februari 2013.

Pendekatan suatu negara dengan negara lain sesuai dengan salah satu pendekatan klasik Hubungan Internasional seperti Tradisi Masyarakat Internasional, terdiri dari (1) egoisme dan konflik negara dan (2) keinginan baik manusia dan kerjasama yang dimunculkan oleh perdebatan antara realisme dan liberalisme. Dalam hal ini, yang lebih mendekati dari teori tersebut adalah egoisme masig – masing negara yang akhirnya terjadilah sebuah konflik yang menimbulkan terancamnya keamanan internaional.

2.4       Hubungan Korea Utara, Korea Selatan dan Amerika Serikat yang Semakin Memanas

Korea Utara mengatakan bahwa telah meledakan nuklir hidrogen pertama mereka. Peledakan nuklir hidrogen tersebut dilakukan Korea Utara dengan alasan karena Amerika Serikat dan Korea Selatan, melakukan pelatihan militer bersama. Sebagai balasan serangan tersebut pada Korea selatan dari tahun 2004 dengan perang speaker. Korea Selatan melakukan propaganda untuk membujuk tentara Korea Utara agar mempertanyakan rezim mereka sendiri dan bahkan membelot. Salah satu caranya adalah dengan memutar lagu Apink – dan lagu mereka, Just Let Us Love -bombardemen suara Korea Selatan ke Utara. Selain itu isi lainnya adalah laporan cuaca, berita dari kedua Korea, serta berita mancanegara yang sering kali tidak terdapat di Korea Utara. Diduga karena kualitas speaker Korea Utara yang buruk dan isinya lebih banyak tentang kutukan keras Korea Utara yang ditujukan untuk Seoul dan sekutu – sekutunya, sehingga lebih sulit untuk disimak.

Hingga pada tanggal 10 Agustus 2015 siaran dari Korea Selatan berlangsung setelah sebuah ranjau darat pada perbatasan meledak yang mengakibatkan cacatnya tentara Korea Selatan. Menurut penduduk yang bermukim di sekitar perbatasan berkata bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan Korea Utara melepaskan tembakannya. Sementara, pemerintah Pyongyang dikarenakan tidak menyukainya telah menyatakan tidak akan menghentikan upaya–upaya untuk membalas Korea Selatan.

Menurut Hedley Bull (1969 : 20) kebijakan luar negeri kadang–kadang memiliki kebijakan moral yang sulit bagi negarawan yang terlibat–yaitu pilihan tentang tujuan dan nilai politik yang bertentangan. Dapat dilihat bahwa tujuan politik dari Korea Selatan dan Korea Utara sama, yaitu menyatukan kembali kedua bagian Korea hanya saja, karena mereka memiliki nilai politik serta ideologi yang berbeda dan keinginan untuk menguasai masing–masing negara, maka konflik pun terjadi yaitu melalui peperangan.

Kini rezim Kim Jong Un sudah semakin gentar dengan semakin kuatnya Korea Selatan yang didukung Amerika. Rezim tersebut terus melakukan propaganda sebagai ancaman dan sebagian menjadi kenyataan sampai saat ini.

2.5       Hubungan Korea Utara dengan China

Secara historis baik dari Korea Utara dan juga China telah melakukan hubungan baik semenjak pecahnya perang Korea pada tahun 1950-1953. Namun baru pada tahun 1961 China dan juga Korea Utara menyepakati atas  sebuah perjanjian persahabatan, dengan isinya antara lain memberikan bantuan militer apabila salah satu Negara diserang, menghormati dan tak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, serta melakukan kerjasama bidang ekomoni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Sebagai rekan sesama ideologi, Korea Utara sangat bergantung terhadap bantuan dari China. Keduanya masing-masing memiliki kepentingan dalam memberikan bantuan, seperti China yang menginginkan akses dalam sistem ekonomi internasional, sedangkan Korea Utara yang ingin mengurangi tekanan dari militer AS (Devi Fitria, 2010). Untuk itulah kedua Negara tersebut melakukan hubungan baik dengan menberikan sejumlah bantuan terhadap Negara lainnya.

Korea Utara sangatlah bergantung terhadap bantuan dari China, selain memberikan dukungan diplomatis China juga memberikan bantuan ekonomi, dengan memberikan sejumlah kebutuhan makanan serta minyak kepada Korea Utara. Melalui jembatan persahabatan yang menghubungkan Korea Utara deengan China, kedua Negara melakukan transaksi perdagangan selain itu adanya saluran pipa khusus yang mengalirkan pasokan minya dari China menuju Korea Utara. Selain itu bentuk kemitraan antar dua Negara dapat terlihat pada kota Dandong dengan lalu lalangnya sejumlah truk dan kereta api dari China ke Korea Utara. Tak hanya itu saja Dewan Keamanan PBB China juga selalu membela Korea Utara dengan menggunakan hak vetonya, seperti terkait masalah uji coba bom atom yang dilakukan Korea utara pada tahun 2006 dan 2009. Tidak ada Negara lain yang dapat diandalkan selain China. Selain itu pemerintahan Korea Utara juga tergantung terhadap dukungan internasional.

Namun kini, hubungan baik antar dua Negara tersebut mulai merenggang semenjak Korea Utara yang secara provokatif menjalankan program nuklir. Karena tidak dapat dipungkiri aktivitas nuklir yang dilaksanakan oleh Korea Utara dapat mengancam keselamatan dunia. Karena tidak menyetujui tindakan Korea Utara tersebut, China menyetujui resolusi Dewan Keamanan PBB dengan memberikan sanksi bagi Korea Utara. Sehingga dengan penandatangan resolusi tersebut, China yang awalnya memberikan diplomasi kini berubah menjadi hukuman. Namun hubungan antara dua negara tersebut makin merenggang sejak dikeluarkannya sanksi yang lebih keras terhadap Korea Utara yang melakukan uji coba nuklir yang kedua kalinya pada tahun 2009. Untuk itulah China mempertimbangkan beberapa aspek untuk mengurangi bantuan kepada Korea Utara diantaranya, adanya kemungkinan Korea Utara mengancam China dengan senjata nuklir sehingga menimbulkan efek domino bagi Asia, serta besarnya dana yang dikeluarkan jika ekonomi Korea Utara runtuh (Devi Fitria, 2010).

2.6       Hubungan Korea Utara dengan Jepang

Akibat dendam lama yang dialami rakyat Korea Utara pada masa penjajahan Jepang, hubungan diantara kedua Negara tersebut hingga saat ini masih belum terbentuk. Hal tersebut terjadi dikarenakan rakyat Korea Utara mengalami penderitaan yang pada saat itu mengalami ekspansi terhadap Jepang. Terlebih lagi hingga sampai saat ini Jepang masih belum meminta maaf atas kekejamannya terhadap penduduk Korea pada waktu itu. Karena hubungan yang buruk itulah sampai saat ini Jepang belum memiliki hubungan diplomatic dengan Korea Utara. Jepang hanya mengakui kedaulatan Korea Selatan saja dan tidak mengakui kedaulatan Korea Utara.

Alasan mengapa Jepang tidak mengakui Korea Utara, karena Jepang dan Amerika Serikat membantu Korea Selatan saat perang Korea terjadi serta Jepang dan juga Amerika Serikat tidak mengakui adanya Negara Komunis. Hal itulah mengapa Korea Utara marah, sehingga menolak untuk mengadakan hubungan diplomatik di antara kedua kegara. Hal tersebut juga diperburuk dengan diluncurkannya rudal-rudal jarak menengah ke perairan Jepang pada tahun 2006 dan 2009, yang saat itu Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong Il. Akibat tindakan Korea Utara yang secara provokatif meningkatkan senjata nuklir dan juga angkatan militernya, semenanjung Korea dan juga Jepang semakin waspada terhadap keberadaan Korea Utara yang dapat mengancam keselamatan dunia. Mau tidak mau Jepang semakin memperkuat pertahanan keamanan negaranya dan juga meningkatkan stabilitas di Semananjung Korea.

2.7       Hubungan Korea Utara dan Rusia yang Makin Erat

Disamping renggangnya hubungan Korea Utara dengan China, Korea Utara masih tidak sendirian. Rusia semakin dekat dengan Korea Utara bahkan membantu menentang sanksi internasional yang dijatuhkan oleh PBB terhadap Korea Utara atas pelaksanaan program nuklirnya, bukan mengutuknya meskipun Rusia mengkhawatirkan tindakan itu.

Sejak kunjungan Vladimir Putin di tanah Korea Utara pada tahun 2000, keduanya mulai memiliki kontak politik yang lebih intensif dan juga mereka telah menanda-tangani beberapa kesepakatan program kerja. Rusia juga telah banyak membantu Korea Utara dalam hal kemanusiaan serta Rusia tidak takut untuk berkoordinasi dengan Korea Utara bahkan siap. Meskipun diantara keduanya masih belum terlihat adanya kerjasama secara ekonomi yang mendasar seperti halnya Korea Utara yang sangat bergantung pada China sebelumnya, Rusia telah melupakan hutang eksternal Korea Utara hingga sekitar 90 persen kepadanya sebagai aksi bantuan dana pada bulan Mei 2014. Akibatnya, Korea Utara menganggap bahwa Rusia jauh lebih baik daripada China. Korea Utara tidak keberatan untuk membeli produk-produk Rusia, Rusia pun tak banyak membutuhkan apa yang dijual oleh Korea Utara, hanya sebatas sumber tenaga kerja yang murah.

Pada tahun 2015 lalu, Korea Utara dan Rusia mengumumkan keputusan “tahun persahabatan” mereka dalam rangka 70 tahun berakhirnya Perang Dunia kedua. Dengan tahun persahabatan ini, kontak diplomatik, bisnis dan juga pertukaran kebudayaan mereka makin menemukan fokusnya. Keputusan ini tak hanya berujung di pertemuan Putin dan Kim Jong Un.  Sebuah sekolah  tingkat dasar di Rusia, yaitu dua puluh orang siswa sekolah No. 5 di Kota Khabarovsk juga mulai diberikan pendidikan mengenai persahabatan Korea Utara dan Rusia dan juga mulai diajarkan bahasa Korea sejak dini sebagai lanjutan pertemuan Putin dan Kim Jong Un. Untuk makin menegaskan tentang persahabatan kedua negara ini, sebuah sekolah telah menghias gedungnya dengan foto-foto pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, serta presiden Rusia, Vladimir Putin.

Jika ditelaah lebih jauh, sebenarnya persahabatan Korea Utara dan Rusia sudah dimulai sejak Perang Dunia kedua saat tentara Rusia membantu masyarakat Korea Utara.

PENUTUP

Simpulan

Rezim otoriter yang telah berjalan hingga saat ini di Korea Utara dilaksanakan dibawah pimpinan Kim Jong Un, setelah pimpinan sebelumnya Kim Jong Il yang tidak lain adalah ayah dari Kim Jong Un sendiri yang telah meninggal dunia. Masyarakat Korea Utara sendiri dikabarkan sering mendapatkan propaganda tentang dunia luar dan tentang pemerintahan mereka sendiri. Semua itu diakibatkan kurangnya akses dari Korea Utara dengan negara lain dan sifat Korea Utara yang tertutup. Sehingga masyarakatnya, percaya apapun yang disajikan oleh pemerintahannya.

Hubungan Korea Utara dengan beberapa negara dipandang tidak cukup baik. Beberapa faktor penyebabnya adalah dendam masa lalu, perebutan kekuasaan, perbedaan pandangan sistem pemerintahan dan percobaan nuklir yang dilakukan Korea Utara yang sangat mengancam pertahanan dan keamanan dunia. PBB sendiri telah melaksanakan berbagai upaya untuk membujuk Korea Utara agar berhenti mengembangkan nuklirnya. Tetapi, dengan berbagai alasan Korea Utara tetap melangsungkan uji coba mereka. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan yang tidak mau kalah dengan uji coba nuklir yang dilakukan, yang juga disertai dengan latihan militer bersama. Yang akhirnya mengakibatkan semakin memanasnya hubungan ketiga negara tersebut. Berbeda dengan Cina yang mulai pada tahun 1961 membangun hubungan kerjasama dengan Korea Utara. Cina adalah salah satu pemasok bantuan yang paling besar untuk Korea Utara. Tetapi setelah terjadi pengembangan nuklir oleh Korea Utara, hubungan antara Korea Utara dengan Cina kini merenggang.

Hubungan baik dengan negara lain yang sampai saat ini masih dilakukan oleh Korea Utara, yaitu melakukan kerjasama dengan Rusia. Rusia hingga saat ini masih terus berusaha menjalin hubungan erat dengan Korea Utara. Bahkan ikut membela Korea Selatan dalam krisis nuklirnya. Berbagai polemi yang dilakukan Korea Utara merupakan suatu upaya yang dilakukan Korea Utara untuk mengembangkan kekuasaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa jika Korea Utara tetap mengembangkan nuklirnya dan melaksanakan pemerintahannya secara semena–mena, yang tentunya dapat menjadi sebuah ancaman yang kuat bagi keamanan dan pertahanan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Oleh:

I.A. Kencana Dharmapatni                   (1521105014)

Putu Linda Yana Miranti                       (1521105022)

Ivo Pradani                                               (1521105025)

The Brexit: Kekecewaan Inggris Terhadap Uni Eropa

(sumber gambar)

Saat ini dunia tengah memasuki era globalisasi, ditandai dengan semakin kaburnya garis-garis lintas negara. Globalisasi membawa perubahan terhadap pola interaksi antarnegara, yang memicu munculnya interdepedensi antarnegara (Scholte, 2001). Negara-negara pun mengembangkan kerjasama yang lebih dari sekadar perdagangan dan ekspor-impor sederhana seperti zaman dahulu. Kerjasama yang dilakukan negara-negara kini bukan hanya mencakup bidang ekonomi saja, namun dapat juga mencakup bidang budaya, sosial, politik, militer, dan lain sebagainya. Kerjasama pun kini tidak terbatas hanya pada dua negara saja, namun dapat berupa sekumpulan negara-negara yang mendirikan organisasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

Organisasi dengan ikatan kerjasama yang dianggap paling erat di era modern ini adalah Uni Eropa. Uni Eropa merupakan bentuk integrasi yang unik dalam bidang ekonomi dan politik antarnegara di benua Eropa, yang hingga saat ini beranggotakan 28 negara yang berdaulat dan memiliki hubungan kerjasama dengan banyak negara maupun organisasi internasional lainnya di berbagai bidang. Terdapat tiga pilar yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Uni Eropa, yaitu pilar ekonomi, pilar politik, dan pilar sosial-hukum (Perwita dan Yani, 2005: 112).

Terbentuknya komunitas unik di Eropa ini secara resmi ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara enam negara Eropa yaitu Perancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Belanda, dan Luksemburg pada tanggal 18 April 1951. Terbentuknya Uni Eropa tidak luput dari adanya proposal Perancis di tahun 1950 yang dikenal sebagai Schuman Declaration mengenai pendirian European Coal and Steel Community (ECSC), cikal bakal dari Uni Eropa modern. Deklarasi ini didasari oleh pemikiran para pemerintah negara-negara di Eropa yang berniat untuk mencegah pecahnya konflik di antara Jerman dan Perancis akibat persaingan yang sudah terbentuk sejak lama. Terbentuknya komunitas ini menyebabkan interdepedensi yang cukup kuat antar negara-negara Eropa hingga pemikiran untuk menyatakan perang dapat dikatakan “bukan hanya tidak mungkin terpikirkan, tapi tidak mungkin terjadi” (Robert Schuman, 1950).

Pecahnya Perang Dingin mendorong keenam negara pendiri ECSC untuk mengembangkan kerjasamanya di bidang ekonomi, dengan ditandatanganinya Traktat Roma pada tanggal 25 Maret 1957 serta traktat pembentukan  European Atomic Energy Community (EURATOM) yang merupakan dasar hukum dari pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Tujuan dari MEE ini adalah pembangunan pasar bersama dengan dihapusnya tarif bea masuk dalam sektor perdagangan antara negara-negara anggotanya.

Pada tanggal 1 Juli 1967, Masyarakat Ekonomi Eropa berubah menjadi European Community (Masyarakat Eropa) yang dilengkapi berbagai institusi seperti Dewan Eropa, Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Court of Justice, serta bertambahnya jumlah anggota. Bentuk kerjasama ini kembali berubah menjadi lebih terintegrasi dengan diberlakukannya Pasar Tunggal Eropa pada tanggal 1 Januari 1993 yang didasarkan pada Traktat Maastricht, menandai terbentuknya Uni Eropa.

Jumlah negara anggota Uni Eropa pun semakin bertambah seiring berkembangnya zaman. Salah satu negara Eropa yang bergabung kemudian dan kini memiliki kontribusi cukup besar dalam forum Uni Eropa adalah Inggris. Seperti yang dapat diketahui dari penjelasan singkat mengenai sejarah Uni Eropa di atas, Inggris bukan merupakan salah satu pendiri Uni Eropa. Pada awalnya, saat Traktat Roma ditandatangani, Inggris bahkan sempat menolak untuk bergabung dengan komunitas negara-negara Eropa ini yang pada tahun itu tergolong cukup muda. Namun, setelah melihat adanya perbedaan cukup jauh antara pertumbuhan PNB per kapita negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa dengan pertumbuhan PNB Inggris sendiri, Inggris pun memutuskan untuk ikut bergabung demi mencegah penurunan tingkat perekonomiannya. Permohonan bergabung Inggris ditolak dua kali pada tahun 1963 dan 1967 sebelum akhirnya Inggris resmi menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi Eropa pada tahun 1973 dalam masa jabatan Edward Heath sebagai Perdana Menteri Britania Raya.

Setelah bergabung menjadi anggota, Inggris memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan Uni Eropa. Bahkan pada tahun 2015, Inggris menjadi penyumbang kedua terbesar setelah Jerman untuk pendanaan Uni Eropa, dengan jumlah pembayaran hampir mencapai 6,5 milyar euro (The Telegraph, 2016). Namun kontribusi dalam jumlah besar yang diberikan oleh Inggris tidak serta-merta berarti bahwa Inggris lebih diuntungkan dalam forum Uni Eropa dibandingkan dengan negara lain. Keadaan Inggris yang diharapkan membaik setelah bergabung dengan Uni Eropa tidak tercapai sesuai harapan.

Walau berawal dari kerja sama hanya di bidang ekonomi, Uni Eropa terus berkembang menjadi suatu organisasi yang terintegrasi sedemikian rupa dalam berbagai aspek. Integrasi yang lebih lanjut, terutama di bidang politik, merupakan tahapan menuju integrasi ekonomi yang lebih kuat di regional tertentu. Uni Eropa bahkan memiliki badan pemerintahan sendiri yang mengeluarkan regulasi-regulasi dan kebijakan yang harus diadopsi oleh anggota-anggotanya di negara masing-masing. Akibat dari integrasi yang kuat ini, Uni Eropa memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tipikal organisasi internasional pada umumnya dengan adanya kekuasaan yang lebih memaksa kepada negara-negara anggotanya, namun tidak memiliki kedaulatan layaknya badan federal di negara federasi.

Hal ini mendapat sorotan yang cukup besar dari rakyat Inggris. Selama Inggris bergabung dengan Uni Eropa, banyak kepentingan nasional Inggris yang dikesampingkan akibat adanya kebijakan-kebijakan bersama yang harus diterapkan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa malah mengakibatkan banyak kerugian hingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat beranggapan pemerintah kurang tegas dalam memperjuangkan kepentingan Inggris di kancah regional.

Permasalahan yang dilihat masyarakat Inggris dari menjadi anggota Uni Eropa adalah intervensi terlalu jauh terhadap kedaulatan suatu negara. Inggris ingin menjaga kedaulatannya sendiri. Kedaulatan yang dimaksudkan adalah, akan lebih baik dan menguntungkan apabila suatu negara memerintah sendiri, membuat, melaksanakan, dan menerapkan hukum dan menerapkan tarif pajaknya sendiri karena sejak 2010 Uni Eropa telah memperkenalkan lebih dari 3.500 hukum baru yang mempengaruhi bisnis Inggris (Business Insider, 2015). Pengaruh bisnis yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap Inggris sebagian besar merupakan pengaruh yang mendatangkan kerugian bagi pihak Inggris dan mengakibatkan rasa kecewa pada masyarakat Inggris.

Menjadi salah satu anggota Uni Eropa dianggap juga mendatangkan kerugian pada bidang ekonomi oleh sebagian besar masyarakat berikut dengan pejabat pemerintahan. Tujuan utama Inggris untuk bergabung dengan Uni Eropa adalah untuk mengembangkan perekonomiannya menjadi lebih maju. Namun, setelah Inggris berhasil bergabung dengan resmi sebagai anggota Uni Eropa, masyarakat Inggris justru merasakan tidak adanya kebebasan dalam mengatur sumber daya yang dimiliki oleh negara mereka untuk memenuhi kebutuhan perekonomian negaranya. Sebagian besar dari hasil sumber daya Inggris, baik merupakan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, diatur dalam regulasi Uni Eropa dan terjadinya pembatasan-pembatasan yang membuat kurang maksimalnya Inggris memeroleh hasil dari sumber dayanya sendiri (BBC, 2016).

Salah satu contoh dari pembatasan atas sumber daya yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap anggota-anggotanya adalah keluarnya regulasi mengenai pembatasan dalam bidang perikanan. Dikutip dari European Commission, Uni Eropa menerapkan peraturan pembatasan ini karena negara-negara anggotanya merupakan konsumer ikan terbanyak dan mengancam populasi ikan yang berada di perairan Eropa. Penerapan kebijakan ini dianggap membahayakan nasib para nelayan di Inggris serta membuat penghasilan Inggris menjadi kurang maksimal karena pemanfaatan sumber daya alam yang kurang maksimal.

Seperti yang dilansir dalam CNBC (2015), desakan juga datang dari pasar saham agar Inggris keluar dari Uni Eropa. Dengan menjadi anggota dari Uni Eropa, perdagangan Inggris mengalami hambatan untuk melakukan hubungan dagang di luar blok perdagangan Uni Eropa. Hal ini semakin dipersulit oleh maraknya diskusi-diskusi gelap yang dilakukan oleh anggota-anggota Uni Eropa dalam proses pengambilan keputusan mengenai perekonomian negara masing-masing yang termasuk di dalam daftar keanggotaan Uni Eropa yang merugikan Inggris.

Seperti yang dikutip dari DW-Breaking World News, menteri keuangan Inggris George Osborne menganggap Uni Eropa sudah tidak mampu bersaing dan perjanjian Uni Eropa sudah tidak memadai lagi dan harus segera direformasi, seperti kebijakan ekonomi zona Euro yang dianggap mengabaikan kepentingan Inggris dan negara-negara tidak menggunakan mata uang Euro. Hal ini dianggap merugikan dan menyebabkan inflasi di Inggris karena nilai Poundsterling, yang kini digunakan oleh Inggris sebagai mata uang, lebih kuat dari Euro.

Masalah lain yang dihadapi Inggris akibat regulasi yang diterapkan Uni Eropa adalah masalah migran. Beberapa tahun terakhir ini, jumlah migran yang datang dari Timur Tengah melonjak dan membuat negara-negara Eropa kewalahan, terutama karena adanya open border policy. Gejolak yang terjadi di dalam Inggris sendiri disebabkan oleh rasa khawatir yang muncul pada rakyat Inggris akan dampak jangka panjang dari para migran yang mendapatkan kebebasan untuk mencari pekerjaan. Penerapan kebijakan bagi para migran untuk mendapatkan kebebasan dalam mencari pekerjaan diprakarsai oleh Uni Eropa sebagai wujud rasa tanggung jawab terhadap rasa kemanusiaan. Oleh karena itu, masyarakat Inggris yang merasa terancam, membuat gerakan-gerakan yang kontra terhadap Uni Eropa dan menganggap bahwa kebijakan tersebut akan merugikan penduduk asli yang berasal dari Inggris dalam mendapatkan lapangan pekerjaan (CNBC, 2015).

Tentunya tidak ada negara di dunia ini yang mau mengorbankan kepentingan nasionalnya sampai sebegitu rupa demi mempertahankan kerjasama dengan negara lain. Negara sebagai aktor dengan tindakan-tindakan rasional dianggap mampu mengidentifikasi berbagai pilihan yang ada beserta konsekuensinya dan akan selalu mengambil keputusan yang dirasa paling menguntungkan untuk mencapai target nasionalnya (Mintz dan DeRouen Jr., 2010: 57). Pada saat Inggris bergabung dengan Uni Eropa (saat itu masih berbentuk Masyarakat Ekonomi Eropa), keputusan tersebut dirasa paling tepat, tetapi seiring dengan berubahnya situasi dan semakin banyaknya kebijakan-kebijakan yang dirasa malah merugikan, Inggris dapat saja berubah haluan dan melakukan tindakan yang sangat jauh berbeda jika kepentingan nasionalnya terancam.

Di samping faktor adanya pandangan bahwa kepentingan nasional Inggris tidak akan tercapai jika tetap menjadi anggota Uni Eropa, ada pula faktor lain yang dapat diperhitungkan sebagai alasan ketidaknyamanan Inggris menjadi anggota Uni Eropa, yaitu kuatnya integrasi antara negara-negara anggota di dalam Uni Eropa. Ada pendapat bahwa integrasi yang begitu kuat ini akan menyebabkan peleburan identitas rakyat di Eropa dari identitas nasional menjadi Eropa yang satu. Banyak anggota masyarakat Inggris yang menentang hal ini, apalagi seringkali rakyat Inggris mengidentifikasikan diri sebagai kelompok yang terpisah dari Eropa. Letak Inggris secara geografis terpisah dari daratan Eropa. Latar belakang sejarahnya juga sedikit berbeda dengan negara-negara yang berada di daratan utama benua Eropa, yaitu peluasan kolonialisme yang sebagian besar lebih difokuskan ke benua lain, seperti Amerika, Afrika dan Asia, ketika sebagian besar negara Eropa lainnya lebih memilih untuk memperluas kekuasaan ke negara-negara tetangganya (Grant, 2008). Kedua hal inilah yang membuat rakyat Inggris secara langsung maupun tidak langsung merasa berbeda dan eksklusif dari anggota-anggota Uni Eropa lainnya. Kecondongan memilih identitas nasional untuk dibanggakan membuat rasa skeptis terhadap identitas regional “Eropa yang satu” mudah bertumbuh di kalangan masyarakat Inggris. Ditambah dengan berbagai kerugian yang dialami Inggris akibat keanggotaan di Uni Eropa, maka banyak rakyat yang memberikan dukungan ketika diusulkan ide agar Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Sebenarnya, bahkan sebelum Inggris bergabung, ketidakpercayaan terhadap Uni Eropa telah berakar kuat, baik di antara masyarakat Inggris maupun di kalangan pemerintahnya. Isu ketidakpuasan akan berbagai hal yang ditetapkan Uni Eropa telah sering dikeluarkan. Hal-hal yang telah disebutkan di atas menjadi faktor pendorong diambilnya keputusan oleh pemerintah Inggirs mengenai diadakannya referendum untuk kedua kalinya menyangkut keanggotaan Inggris dalam Uni Eropa. Hasil dari referendum inilah yang nantinya menentukan apakah Inggris akan tetap bergabung sebagai anggota Uni Eropa atau meninggalkan Uni Eropa dan mendapatkan hak khusus dalam bidang perdagangan walau tidak menjadi anggota. Untuk mengeluarkan referendum bukanlah hal yang mudah dilakukan Inggris, dilihat dari berbagai pertimbangan yang telah dipikirkan secara matang menyangkut kepentingan nasional Inggris sendiri.

Daftar Pustaka

Oleh:

Ni Made Putri Arijayanti  (1521105001)

Putu Indah Savitri             (1521105017)

Teresa Antania                   (1521105019)

Serangan Bom Brussels yang Dipandang melalui Kacamata Hubungan Internasional

(sumber gambar)

PENDAHULUAN

Terorisme ialah aksi dengan penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan. Dengan demikian menurut Nasir Abas, bahwa terror merupakan reaksi jahat yang dipandang “lebih jahat” oleh pelaku, sehingga bukan merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (interactionism) dan dapat dikelompokkan kedalam kejahatan balas dendam (hate crimes).

Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serangan-serangan teroris yang dilakukan tidak berprikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya (teroris) layak mendapat pembalasan yang kejam. Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan “teroris” dan “terorisme”, para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militant, mujahidin, dan lain-lain. Adapun makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil yang tidak terlibat dalam perang. Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama.

Dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa serangan terorisme merupakan ancaman yang sangat serius terhadap individu, masyarakat, Negara, dan masyarakat internasional. Terorisme bukanlah kejahatan biasa melainkan merupakan kejahatan luar biasa bahkan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Terorisme mempunyai jaringan yang luas dan merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi manusia dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Terror menyerang Brussels pada 22 Maret, Dua ledakan menghantam Bandara Zaventem, Brussels dan satu ledakan lain terjadi di stasiun kereta bawah tanah di pinggiran Maelbeek, dekat gedung Uni Eropa. Kantor Kejaksaan Federal Belgia menyatakan, sel teroris membatalkan rencangan serangan jilid II ke Prancis karena terkejut dengan kemajuan investigasi yang sedang berlangsung. Dan menjadikan Brussels sebagai sasaran pengganti. (Telegraph, Minggu 10/4/2016). Salah satu teroris Paris, Mohamed Abrini, mengaku sebagai ‘pria bertopi’ yang terlihat bersama tersangka pelaku bom bunuh diri di Bandara Brussels, selain itu Osama Krayem, Herve B. M. dan Bilal E. M. Krayem juga diidentifikasi sebagai tersangka. Penyidik pun menyatakan adanya hubungan erat antara kelompok teroris yang menyerang Paris dan kelompok teroris yang menyerang Brussels.

Raffaello Pantucci, ahli keamanan internasional untuk Royal United Services Institute (RIS), menyatakan penangkapan Salah Abdeslam mungkin telah mendorong jaringan teror meluncurkan serangan hari ini, mereka  takut dan panik akan rencana mereka yang mungkin terungkap selama terjadi interogasi dengan Abdeslam. Tapi ada kemungkinan juga ada motif balas dendam untuk anggota kelompok terror yang sudah tertangkap. Saat ini Salam Abdeslam yang diduga sebagai otak serangan Prancis masih diinterogasi oleh layanan keamanan Belgia. Penyerangan di Belgia memiliki faktor-faktor seperti Belgia mendukung dan ikut dalam perlawanan terhadap kelompok Islamis selama bertahun-tahun dan ratusan penduduknya telah dipengaruhi ISIS di Suriah dan Irak. Brussels adalah kota paling aktif sebagai kota tempat tinggal sel militan Islami dan Molenbeek, sebagian penduduknya beretnis Maroko. Pemerintah Belgia langsung memberikan perintah pengevakuasian terhadap para pekerja di dua pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) setelah terjadinya serangan bom Brussels.

PEMBAHASAN

Teroris merupakan salah satu subyek dalam hubungan internasional karena dapat memberi pengaruh yang cukup besar dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh suatu negara untuk mengatasi permasalahan terorisme. Dalam kegiatannya atau setiap tindakan operasi yang mereka lakukan lebih menonjolkan untuk menggunakan kekerasan ataupun tindakan agresif. Output yang biasanya berupa kekerasan, kerusuhan, kekejaman dan bentuk tindakan yang dapat meresahkan suatu negara.

Penyerangan di Belgia memiliki faktor-faktor seperti Belgia mendukung dan ikut dalam perlawanan terhadap kelompok Islamis selama bertahun-tahun dan ratusan penduduknya telah dipengaruhi ISIS di Suriah dan Irak. Brussels adalah kota paling aktif sebagai kota tempat tinggal sel militan Islami dan Molenbeek, sebagian penduduknya beretnis Maroko, Belgia juga mengirim pasukan militer untuk memeranginya bersama dengan negara-negara lain yang dianggap ikut andil besar. Raffaello Pantucci, ahli keamanan internasional untuk Royal United Services Institute (RIS), menyatakan penangkapan Salah Abdeslam mungkin telah mendorong jaringan teror meluncurkan serangan hari ini, mereka  takut dan panik akan rencana mereka yang mungkin terungkap selama terjadi interogasi dengan Abdeslam. Tapi ada kemungkinan juga ada motif balas dendam untuk anggota kelompok terror yang sudah tertangkap.

Setelah terjadinya hal ini pemerintahan Belgia langsung bergerak cepat untuk menangani kekacauan yang sudah ada seperti langsung memberikan perintah pengevakuasian terhadap para pekerja di dua pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), menutup sementara tempat-tempat terkena ledakan, memperketat setiap orang masuk ke Belgia, memperkuat kekuatan pertahanan melalui tenaga militer, penyidik Kepolisian Brussels langsung mengadakan penggerebekan besar-besaran ke sejumlah tempat. Hasilnya, mereka berhasil menemukan lokasi yang diduga sebagai gudang untuk merakit bom, Perwakilan dari Kejaksaan Belgia juga memaparkan bahwa penggerebekan di gudang wilayah Shaerbeek itu menjadi titik terang dari serangan bom Brussels, karena di lokasi tersebut ditemukan peledak yang berisi paku, bahan kimia, serta bendera ISIS.

PENUTUP

Terror merupakan reaksi jahat yang dipandang “lebih jahat” oleh pelaku yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dapat menimbulkan ketakutan yang berlebihan dengan cara yang sah untuk mencapai tujuan. Teroris dan gerakan pemberontak lainnya merupakan salah satu subject dalam hubungan internasional yang memberi pengaruh cukup besar dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh suatu negara untuk mengatasi permasalahan akan terorisme. Istilah teroris dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir ini serangan terorisme merupakan ancaman yang sangat serius. Salah satunya adalah yang terjadi di Brussels, dua ledakan menghantam Bandara Zaventem, Brussels dan satu ledakan lain terjadi di stasiun kereta bawah tanah di pinggiran Maelbeek, dekat gedung Uni Eropa. Motif dari penyerangan ini diduga terdiri dari berbagai macam, salah satunya adalah untuk balas dendam terhadap para anggota terror yang sudah tertangkap dan perlawanan terhadap kelompok islamis.

DAFTAR PUSTAKA

Oleh:

I Wayan Variady Wiadnyana                      (1521105011)

Anak Agung Ayu Regina Mega Pratama  (1521105023)

Ayu Putu Puspita Arishanti                        (1521105029)

~Human Security~ “Kekerasan terhadap Buruh Migran Indonesia di Arab Saudi”

(sumber gambar)

Buruh migran menurut Konvensi ILO tahun 1949 merupakan orang yang bermigrasi dari suatu negara ke negara lain untuk tujuan bekerja. Para buruh migran ini berpindah dari tempat kelahirannya menuju tempat bekerjanya di luar negeri yang bersifat menetap dalam kurun waktu tertentu. Menurut BNP2TKI Indonesia berada diurutan ke 3 dalam hal jumlah pengirim buruh migran. Sebanyak 6 juta buruh migran internasional berasal dari Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak  90 % bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dengan salah satu tujuan negara pengiriman buruh migran Indonesia terbanyak yaitu Arab Saudi sebanyak 257.157 orang pada tahun 2007. Pengiriman buruh migran ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Dengan bekerja di luar negri buruh migran ini tidak hanya mendapat upah/gaji, tetapi juga menyumbangkan devisa untuk negara. Sampai saat ini telah banyak buruh migran yang berhasil mengais rejeki di luar negeri, tapi tak sedikit pula buruh migran yang mendapatkan perlakuan kasar atau penganiayan dari majikannya. Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, sesuai dengan catatan akhir tahun 2014, sebanyak 1.503 juta buruh migran Indonesia mengalami pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi. Pelanggaran hak yang dialami para buruh migran diantaranya bekerja hingga diluar batas jam kerja sehingga tidak mendapatkan waktu istirahat dan beribadah, tidak diberikan upah/ gaji, terancam hukuman mati, diperkosa, dianiaya, hingga perdagangan manusia.

Gagasan mengenai human security  ini muncul menjadi perdebatan setelah perang dingin berakhir. Dimana adanya perubahan fokus dari analisa keamanan nasional bergeser menjadi analisa terhadap keamanan untuk warga negara. Hal ini disebabkan oleh perlucutan senjata dan pemabngunan yang terajdi di segala bidang di PBB dalam rangka perlombaan senjata dalam perang dingin. Selain itu banyaknya kegitaan dari komisi independen seperti The Brandit Comission dan The Commision on Global Governance yang membantu merubah fokus ini menjadi berfokus pada human security.

Teori Human security tidak hanya memerlukan penilaian secara menyeluruh tetapi juga memerlukanm kajian secara khusus. UNDP membagi teori human security menjadi tujuh bagian yaitu economic security, food security, health security, enviromental security, personal security, community security serta political security. Economic security meliputi perlindungan dari kemiskinan dan kerentanan terhadap siklus ekonomi global. Food Security yaitu ketahana terhadap pangan. Health Security yaitu keamanan kesehatan terhadap cedera atau penyakit menular dan pemberian akses untuk mendapatkan penanganan kesehatan. Environmental security yaitu perlindungan dari adanya bencana alam dengan pemberian peringatan jiak terjadi suatu bencana. Personal security yaitu perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Community Security yaitu kebebasan untuk mengikuti dan menjalankan suatu perkumpulan atau organisasi. Serta Political Security yaitu perlindungan yang sesuai dengan hak asasi manusia, perlindungan dari kediktatoran militer serta perlindungan dari penyalahgunaan politik, perlakuan buruh dan penahanan tidak sah.

Tidak adanya data yang sistematis mengenai nasib buruh migran Indonesia di luar negeri menyebabkan satu satunya cara untuk memperkirakan besarnya kekerasan yang mereka alami adalah dengan mengumpulkan berbagai data dan pengamatan dari organisasi dari masyarakat sipil maupun dari instansi pemerintah. Sesuai data dari Departement Tenaga Kerja, dari Desember 2011 hingga Maret 2002, mereka mendapatkan 6.056 kasus mengenai buruh migran. Ini berarti  rata-rata, Departemen Tenaga kerja menyelesaikan 18.168 kasus per tahunnya.  Gambaran yang muncul dari beberapa data yang diberikan oleh para sumber yang akan penulis kaitkan dengan teori human security yang dideklarasikan oleh UNDP menunjukan sebuah rantai panjang penyiksaan dan pengeksploitasian yang dialami buruh migran di luar negeri.

Bagian pertama dari human security yaitu personal security merupakan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan bencana alam. Tentu hal ini tidak didapatkan oleh beberapa buruh migran yang mengalami kekerasan dan eksploitasi di Arab Saudi. Banyak pekerja yang mengalami kekerasan dan diskriminasi, salah satu oragnisasi pembela hak asasi manusia yaitu Human Right Watch mengatakan dengan alasan telah mengeluarkan harga mahal untuk mendatangkan buruh migran ini, para majikan kerap kali melakukan kekerasan seperti tempeleng bahkan memukul para buruh migran ini untuk dipaksa bekerja keras.  Kekerasan terhadap buruh migran ini tidak hanya dialami secara fisik tetapi juga secara psikologis dan seksual. Seringnya para buruh migran ini menerima kata-kata kasar dan makian dari majikannya membuat banyakanya buruh migran yang mengalami gangguan jiwa bahkan ada diantara mereka yang menjatuhkan dirinya dari bangunan tinggi. Sedangkan kekerasan secara seksual dalam banyak kasus, majikan memaksa para buruh migran terutama wanita untuk menjadi pelacur. Kasus-kasus tersebut diatas  terbukti dari data Kedutaan Indonesia di Arab Saudi yang menunjukan bahwa antara tahun 1994-1997, sebanyak 1.105 buruh migran disiksa secara fisik, sebanyak 2.182 disiksa secara psikologis dan sebanyak 612 disiksa secara seksual.

Kekerasan yang dialami para buruh migran ini juga mempengaruhi kesehatan mereka. Bagian kedua dari human security yaitu heaalth security perlindungan kesehatan yang otomatis tidak diterima oleh buruh migran ini. kekerasan-kekerasan yang dialami oleh para buruh migran ini sangat mempengaruhi kesehatan para buruh. Kekerasan fisik yang dialami menyebabkan banyaknya gangguan fisik yang dialami oleh para buruh. Bahkan ada juga kasus dimana para buruh dijebloskan dipenjara dan mengalami hukuman cambuk bahkan ada pula yang mengalami hukaman potong jari. Dari kasus-kasus ini dapat dilihat bahwa masih banyak kasus buruh migran yang mengalami kekerasan hingga mengalami gangguan fisik yang fatal. Tidak hanya secara fisik kekerasan yang dialami secara psikologis dan seksual juga sangat mempengaruhi kejiwaan para buruh migran. Seperti yang telah dipaparkan diatas ada kasus buruh migran yang sampai depresi terganggu kejiwaannya hingga menjatuhkan diri dari bangunan tinggi.

Yang ketiga adalah economic security, di mana dalam kaitannya dengan kasus buruh migran adalah, buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri sering kali medapatkan gaji yang tidak sepadan dengan kerja kerasnya dan juga gaji yang diberikan kepada mereka selalu diberikan tidak sesuai dengan waktunya atau dapat dikatakan terlambat. Hal itu menyebabkan keadaan ekonomi mereka terganggu. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama berada di luar negeri, para buruh migran juga harus menyisihkan gajinya untuk dikirim kepada keluarganya di Indonesia. Bila gaji yang diberikan kepada mereka selalu bermasalah maka bukan hanya ekonomi para buruh migran saja yang terganggu namun juga ekonomi keluarga mereka di Indonesia.

Selanjutnya yaitu food security. Salah satu hal yang harus dipenuhi para buruh migran saat bekerja di luar negeri adalah kebutuhan pangan.  Bila para buruh migran tersebut selalu mendapatkan masalah saat menerima gaji mereka, secara otomatis hal tersebut juga akan mengganggu ketahanan pangan mereka. Bila mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya maka mereka akan mengalami kelaparan. Di tambah lagi dengan cuaca ekstrim yang ada di luar negeri akan membuat mereka tidak konsentrasi dalam bekerja dan lebih parahnya lagi itu akan mengancam kesehatan mereka dan berhubungan kembali dengan health security.

Yang kelima yaitu Keamanan Komunitas atau community security yang mengacu pada martabat budaya dan perdamaian antar-komunitas di mana individu hidup dan tumbuh. Ini masih belum terlaksana dengan baik karena masih adanya kekerasan di arab sudi yang  mencemarkan dan mengganggu juga menjatuhkan martabat budaya indonesia karena buruh migran indonesia yang disiksa dan diperlakukan dengan melanggar HAM. Dan dimana kebijakan yang baru saja diremiskan pemerintah yaitu hukuman mati di Indonesia membuat pemerintah sulit menolong warga indonesia yang terkena hukuman mati di arab saudi serta warga indonesia yang dikirim ke arab saudi sebagai pembantu rumah tangga masih diperlakukan dengan kasasr dan disuru bekerja 18 jam perhari hingga tidak dapat melakukan ibadah sedangkan gaji yang diberikan tidak sesuai dengan yang seaharusnya diterima, ini mencerminkan perdamaian anatar komunitas dimana individu seharusnya bisa hidup dan tumbuh masih belum efektif dan terlaksana di arab saudi.

Setelah community security ada Keamanan Politik atau political security yang mengacu pada perlindungan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu kerentanan terhadap konflik dan perang.Ini juga masih belum terlaksana dengan baik karena seperti kasus buruh migran yang di tipu yang pada awalnya dikatakan jika mereka akan dipekerjakan sebagai pegawai tektil tapi nsetelah sampai di arab saudi mereka malah dipekerjakan sebagai pembantu dan mereka diperintahkan untuk mengirim pesan bahwa mereka baik-baik saja di arab sudi dan menerima gaji yang cukup jadi mereka tidak ada masalah sama sekali, ini menyebabkan konflik yang terjadi antar indoneia dan arab saudi yang kemungkian dikemudian hari akan menjadi pemicu terjadinya perang. Selain itu ada pula masalah politik yang terjadi, seperti kasus jenazah warga indonesia di arab saudi yang belum bisa dipulangkan ke indonesia akibat tidak adanya dana untuk memulangkan jenazah warga indonesia itu ke indonesia, padahal seharusnya pemerintah memiliki banyak cara untuk memulangkan jenazah itu. Jadi tidak adanya dana itu hanyalah alasan pemerintah yang sebenarnya ada masalah politik yang terjadi.

Dilihat dari  tujuh bagian Human Security yaitu economic security, food security, health security, enviromental security, personal security, community security serta political security buruh migran indonesia masih belum terpenuhi haknya dalam human security. Terbukti dari masih banyaknya ketidakadilan yg didapat oleh buruh migran indonesia di Arab Saudi. Maka dari itu masih diperlukan ketegasan dari pemerintah untuk menindaklanjuti  hal ini agar tidak ada lagi kekerasan yang dialami buruh migran Indonesia di luar negri teritama di Arab Saudi. Sehingga buruh migran indonesia tidak diperlakukan dengan semena-mena lagi, dan mendapatkan keadilan hak dalam human security.

Referensi

Oleh:

Luh Gede Ria Riski Sari Purnama Dewi  (1521105003)

Luh Putu Ariska Kusuma Sari                    (1521105015)

Putu Bany Surya Buana Putri                     (1521105033)

Zimbabwe sebagai Negara Gagal

(sumber gambar)

Konvensi Montevideo pada tahun 1933 menyebutkan bahwa sebuah negara haruslah memenuhi unsur-unsur konstitutif atau syarat sebagai dasar pembentukan atau berdirinya suatu negara. Unsur-unsur tersebut antara lain adalah berupa penghuni atau rakyat atau warga negara (bangsa), wilayah atau daerah yang permanen, penguasa atau pemerintahan yang berdaulat, kesanggupan berhubungan dengan negara–negara lain dan pengakuan (deklaratif). Dewasa ini, terdapat beberapa bentuk kesatuan (negara) yang tidak diakui sebagai negara yang independen dan berdaulat dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat negara seperti yang telah disebutkan. Pada dasarnya negara yang tidak memiliki pemerintahan (kekosongan kekuasaan) dan sudah tidak dapat lagi mempertahankan kedaulatannya, baik legitimasi wilayahnya maupun pemerintahannya terhadap rakyatnya dapat dikatakan sebagai negara gagal.

Negara gagal (failed state) adalah negara yang tidak mampu dalam menjalankan atau memberikan tiga fungsi dasar negara, yaitu keamanan, kesejahteraan, dan legitimasi atau penegakan hukum. Pendapat lain mengenai definisi negara gagal mengatakan bahwa negara gagal adalah negara yang tidak dapat lagi menjalankan fungsi-fungsi dasarnya (pendidikan, keamanan dan pemerintahan) yang biasanya dikarenakan kekerasan, kemiskinan yang ekstrim, dan vakumnya kekuasaan. Definisi lain negara gagal adalah negara yang tidak mampu melindungi warga negaranya dari tindak kekerasan, tidak terjaminnya hak warga negara, lemahnya institusi demokrasi dan lembaga penegak hukum serta maraknya penyalahgunaan kekerasan.

Republik Zimbabwe adalah sebuah negara yang terletak di baigan selatan Afrika. Zimbabwe dikenal sebagai negara yang kaya akan gading dan emas. Bahkan sampai saat ini, Zimbabwe diberkati dengan beragam kelimpahan bahan tambang seperti emas, tembaga, bijih besi, nikel, platinum, lithium, batubara, kromium, dan asbes. Seiring berjalannya waktu, perekonomian Zimbabwe terus mengalami kemorosotan dari awal negara ini berdiri hingga sekarang. Laju inflasi Zimbabwe rata– rata 53.081,99% dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2015 dan mencapai inflasi dengan level tertinggi sepanjang masa yaitu 2.660.522,20% (2,6 juta%) pada bulan Juli 2008. Tingkat inflasi di Zimbabwe saat ini tercatat -1,28 persen pada Januari 2015. Inflasi negeri ini terus meningkat hingga 2,2 juta%, yang menjadi inflasi tertinggi di dunia. Akibat inflasi yang tinggi tersebut, bank sentral Zimbabwe saat ini telah mengeluarkan empat versi mata uang. Bank sentral Zimbabwe telah mengeluarkan pecahan $100,000,000,000,000 (100 triliun dolar) yang menjadi uang dengan nominal terbesar didunia yang kemudian digantikan dengan dolar versi ke–4  dimana setiap $100,000,000,000,000 (100 triliun dolar) yang digantikan menjadi $1. Dengan ekonomi yang terus menerus memburuk, bank sentral Zimbabwe memutuskan untuk mengijinkan masyarakatmya menggunakan mata uang dolar Amerika sebagai mata uang mereka untuk menstabilkan kembali perekonomian Zimbabwe.

Akibat dari permasalahan ekonomi yang dialami oleh republik Zimbabwe menyebabkan negara tersebut termasuk kedalam negara yang gagal (failed state). Berdasarkan uraian di atas kami sebagai penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai keberadaan Zimbabwe sebagai negara gagal.

Negara gagal merupakan sebutan bagi negara yang kehilangan kekuasaan yang sah dan tidak mampu untuk menggantikan kekuasaan itu, yang berakibat pada kekosongan pemerintah yang berujung pada ketidakstabilan negara. Menurut Helmand dan Ratner (1992) negara dapat dikatakan gagal apabila negara tersebut benar-benar tidak mampu mempertahankan diri sebagai anggota masyarakat internasional. Negara memiliki tingkat kegagalan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi negara tersebut. Untuk menganalisa kegagalan suatu negara digunakan sebuah skema yakni Failed State Index (FSI). Failed State Index (FSI) merupakan sebuah skema digunakan untuk menunjukkan beragam faktor yang dapat menyebabkan berbagai kondisi kegagalan yang dialami negara.

FSI merupakan skema yang dirancang untuk mengukur kegagalan suatu negara dan menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi dalam kegagalan tersebut serta membandingkan kegagalan-kegagalaan yang terjadi di berbagai negara. FSI terdiri dari 12 faktor negara gagal yang kemudian dibagi ke dalam tiga kategori. Terdapat empat indikator sosial, dua indikator ekonomi, serta enam indikator politik. Indikator sosial meliputi tekanan geografis (pertambahan penduduk), pengungsi (penduduk yang dipaksa untuk keluar dari negara asal), diskriminasi kelompok minoritas, dan penduduk yang ingin keluar dari negaranya. Indikator ekonomi meliputi kesenjangan ekonomi diantara kelompok masyarakat, krisis ekonomi. Indikator politik meliputi hilangnya pengakuan dari negara lain, penurunan pelayanan publik, pelanggaran HAM, adanya ketidaksepakatan antara aparatur negara, terjadinya perpecahan di pemerintahan, dan intervensi dari luar negara.

Ketiga indikator diatas secara garis besar dapat menggambarkan keadaan Zimbabwe sebagai negara gagal. Zimbabwe merupakan negara bekas jajahan Inggris yang merdeka pada tahun 1980. Negara ini dipimpin oleh Robert Mugabe yang merupakan pencetus gerakan kemerdekaan Zimbabwe dan kemudian dilantik sebagai Presiden pada 1980 hingga sekarang. Kegagalan Negara Zimbabwe tidak terbantahkan. Zimbabwe menduduki peringkat ke empat dalam Foreign Policy’s Failed States Index of 2010 (Foreign Policy 2010). Failed State Index membandingkan 177 Negara berdasarkan analisis dari bermacam indikator di semua aspek fungsi negara. Korupsi yang merajalela di pemerintahan, hilangnya pengakuan dari negara lain, kekerasan, tidak efektifnya hukum dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata semua berkontribusi menjadikan negara “governmentally empty”, salah satu ciri yang paling universal dari negara gagal (The Fund for Peace 2010).

Perekonomian Zimbabwe terus mengalami kemerosotan selama beberapa waktu ini. Inflasi negeri ini terus meningkat hingga 2,2 juta persen, yang menjadi inflasi tertinggi di dunia. Akibat inflasi yang tinggi tersebut, bank sentral Zimbabwe sudah mengeluarkan 4 versi mata uang sampai sekarang. Terakhir kali bank sentral Zimbabwe mengeluarkan pecahan $ 100,000,000,000,000 (100 triliun dolar) yang menjadi uang dengan nominal terbesar didunia yang kemudian digantikan dengan dolar versi ke-4 di mana setiap $ 100,000,000,000,000 (100 triliun dolar) uang lama digantikan menjadi $1 uang baru. Perekonomian yang tidak kunjung membaik menyebabkan bank sentral Zimbabwe membolehkan rakyatnya menggunakan mata uang dolar Amerika sebagai mata uang mereka untuk menstabilkan kembali ekonomi Zimbabwe.

Kondisi politik Zimbabwe tidak lebih baik dari kondisi ekonominya. Negara ini merdeka pada 18 April 1980 dan berada di bawah pimpinan Robert Mugabe. Presiden pertama yang telah berkuasa 30 tahun ini kemudian menjadi sorotan masyarakat, tidak hanya di kawasan Afrika, namun juga di mata dunia. Opini publik yang beredar, bahwa tokoh yang diharapkan dulunya menjadi pahlawan bagi masyarakat asli Zimbabwe yang terpinggirkan malah berbelok menjadi rezim yang korup yang merugikan bangsanya sendiri. Kelaparan merajalela, penyakit semakin mewabah, pelanggaran HAM, kondisi ekonomi dan politik yang semakin parah menjadi potret buram negara ini.

Pelantikan Mugabe sabagai presiden awalnya disambut dengan suka cita. Bertahun-tahun sebelumnya, ketika Zimbabwe masih bernama Rhodesia, negara tersebut dipimpin oleh pemerintahan minoritas kulit putih. Penindasan kaum mayoritas kulit hitam ketika itu meluas. Akhirnya penduduk kulit putih dan kulit hitam Zimbabwe saling bertarung dalam perang saudara. Ketika perang ini berakhir dan Robert Mugabe mengambil alih pemerintahan, orang melihatnya sebagai seorang tokoh pembebas. Namun seorang wartawan dan penulis Afrika Selatan – Martin Meredith, menyebutkan dalam tulisannya bahwa faktanya di tahun 1980an hubungan Mugabe dengan kaum kulit putih cenderung relatif bersahabat. Setelah perang saudara selama tujuh tahun tersebut, Mugabe malah berfokus kepada proses rekonsiliasi antara penduduk berkulit hitam dan penduduk berkulit putih.

Sejak Perang Dingin berakhir, terdapat pemberontakan yang disertai dengan kekerasan yang berawal dari konflik internal seperti perang etnis dan perang saudara. Meskipun dinamika dalam setiap kasus berbeda, konflik–konflik tersebut berasal dari tekanan sosial, ekonomi, dan politik yang belum dikelola oleh lembaga perwakilan negara yang sah dan profesional. Jalur patahan muncul antara kelompok identitas, yang didefinisikan oleh bahasa, agama, ras, etnis, kebangsaan, kelas, kasta, suku ataupun daerah asal. Jenis–jenis konflik sangat beragam, mulai dari perebutan sumber daya, kepemimpinan yang retak, korupsi, atau keluhan dari kelompok – kelompok yang belum terselesaikan.

Lazimnya sebagai suatu Negara bekas koloni, tentunya keadaan sosial dan budaya masyarakat Zimbabwe sedikit banyaknya dipengaruhi oleh bentukan penjajahnya. Namun adanya eksploitasi oleh penjajah menyebabkan potensi sumber daya alam yang dimiliki semakin berkurang. Selain itu, rakyat tidak diikutsertkan secara aktif dalam pemerintahan sehingga rakyat tidak terbiasa dengan pola pemerintahan dan politik. Tidak hanya itu, pemberian pendidikan serta sarana kesehatan yang minim menjadi salah satu faktor keterbelakangan standar hidup dan kesehatan rakyat Zimbabwe.

Salah satu masalah sosial di Zimbabwe yang mendapat perhatian dunia adalah masalah kesehatan dan kemiskinan akibat pemerintahan yang korup. Sejak memperoleh kemerdekaannya, kedua masalah ini semakin timbul kepermukaan. Dimulai dari tingkat pengidap penyakit AIDS yang mencapai angka 1,8 juta orang (2001) hingga kasus Kolera yang diperkirakan mencapai 60.000. Di awal tahun 2009 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan jumlah orang yang terinfeksi Kolera sudah mencapai 31.000. Walaupun ada bantuan internasional yang jumlahnya jutaan, lebih dari 1.600 orang Zimbabwe meninggal karena Kolera. Palang Merah saat ini sudah menempatkan tujuh tim penolong dari Eropa dan Jepang, termasuk tim dari palang merah Jerman (DRK). Tim-tim tersebut dapat bertugas selama sebulan tanpa bantuan tambahan. Pemerintah Jerman menyediakan dana satu juta Euro bagi palang merah untuk melakukan tugas mereka. Jurubicara departemen luar negeri Jerman mengatakan bahwa pemerintah sangat khawatir dengan situasi yang mencemaskan di Zimbabwe.

Dewasa ini dengan ekonomi yang sangat global, sistem informasi dan keamanan. Adanya tekanan pada suatu negara yang mendekati kegagalan dapat mengakibatkan permasalahan, tidak hanya bagi negara dan rakyatnya, melainkan pada negara–negara lain diseluruh dunia. Dalam hal ini masyarakat Internasional harus memahami dan mengawasi kondisi–kondisi yang menyebabkan negara–negara menjadi gagal dan seketika siap untuk mengambil tindakan dalam menangani permasalahan yang mendasar atau mengurangi dampak yang negatif dari kegagalan negara. Dalam hal ini permasalahan Zimbabwe tidak terlalu berpengaruh pada dunia internasional tetapi sebatas regional saja.

Afrika Selatan, yang merupakan mitra dagang dan pemelihara terbesar Zimbabwe berawal dari sejarah saat mereka bersama – sama berjuangan melawan kekuasaan kulit putih, memiliki potensi kuat dalam mengerahkan pengaruh efektif pada Zimbabwe. Afrika Selatan tidak menggunakan pengaruhnya untuk mencegah program reformasi tanah bencana Mugabe pada tahun 2000, dan dalam beberapa tahun terakhir Presiden Thabo Mbeki mengejar “Quiet Diplomacy” dimana strategi tersebut hanya menghasilkan kemajuan yang sedikit dalam membujuk Mugabe untuk mereformasi represif dan gaya otoriter pemerintahan. Awalnya Mbeki melakukan hal itu namun, saat negosiasi dimulai pada tahun 2007 antara ZANU-PF dan MDC mengenai pemilihan presiden 2008, ia ditengahi oleh kesepakatan pembagian kekuasaan pada tahun 2008 dan mengikuti pemilihan yang diperselisihkan. The South African Development Community (SADC), merupakan sebuah lembaga antar-pemerintah yang terdiri dari 15 negara di Afrika Selatan dan telah memainkan peran yang kuat dalam mendukung negosiasi antara ZANU-PF dan MDC serta menekan Mugabe untuk merangkul reformasi.

Sejak menjabat pada Mei 2009, Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma telah mengambil sikap yang kuat dalam mengutuk rezim Mugabe dari pendahulunya, namun ia melakukan advokasi untuk reformasi melalui kerangka pemerintahan dalam berbagai kekuasaan. Masalah–masalah yang dibuat oleh Mugabe telah dikritik oleh Afrika Selatan dan mereka mencatat bahwa Zimbabwe aktif menentang rezim apartheid di Afrika Selatan, dibantu oleh Kongres Nasional Afrika selama perjuangannya melawan kemerdekaan.

Zimbabwe memiliki hubungan dekat dengan Inggris sebagai akibat dari sejarah kolonial, namun hubungan tersebut makin memburuk akibat dari sengketa tanggung jawab Inggris untuk membiayai redistribusi tanah Zimbabwe. Mugabe berpendapat bahwa Inggris telah gagal dalam memberikan bantuan keuangan untuk reformasi tanah yang disepakati dalam negosiasi Lancaster House. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Mugabe dan ZANU-PF yang berasal dari dukungan politik dalam negeri dari oposisi mereka terhadap aturan putih, dan kutukan Inggris atau tekanan yang benar-benar dapat berfungsi untuk meningkatkan dukungan dalam negeri untuk rezim. Sejak tahun 2003, Amerika Serikat dan pada tahun 1999 sampai 2009, Uni Eropa telah memberlakukan keuangan dan perjalanan sanksi terhadap Zimbabwe, dan bantuan IMF ditangguhkan. IMF kembali membantu pada awal 2009 dengan pemerintah baru, dan di luar AS dan Uni Eropa telah menawarkan insentif mengangkat sanksi jika rezim Mugabe berpartisipasi dengan itikad baik dalam perjanjian pembagian kekuasaan. Namun, hukuman internasional dan bujukan tampaknya memiliki sedikit pengaruh pada kebijakan dan perilaku Mugabe. Dalam hal ini terlihat bahwa pengaruh dari kegagalan Zimbabwe hanya berdampak pada negara–negara bagian di Afrika Selatan, sedangkan dampaknya kepada negara–negara lain masih belum terlihat atau dapat dikatakan hanya berdampak regional dan bukan menyeluruh.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negara dapat dikatakan sebagai negara yang gagal dapat ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan politik. Zimbabwe sebagai negara gagal memenuhi ketiga indikator tersebut. Dilihat dari aspek ekonomi Zimbabwe mengalami peningkatan inflasi hingga 2,2 juta persen yang mengakibatkan mata uangnya dihapus dan digantikan dengan USD. Dari segi politik terdapat pemberontakan masyarakat yang disertai dengan kekerasan yang berawal dari konflik internal seperti perang etnis dan perang saudara. Dari aspek sosial masalah kesehatan dan kemiskinan akibat pemerintahan yang korup menjadi perhatian khalayak luas. Kegagalan Zimbabwe umumnya hanya berdampak terhadap negara yang berada di kawasan Afrika Selatan dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia internasional. Dalam kasus Zimbabwe, pemerintah menjadi faktor utama yang menentukan kondisi negara tersebut sebagai negara gagal dan hal ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi negara lain dalam bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

 

Oleh:

Made Dwi Prameita Yastini  (1521105004)
Albert Meisiano Mongkau     (1521105016)
Hikari Akimi Tioho                 (1521105031)